yusmi arini

Sekilas tentang Siklus Anggaran

Anggaran adalah rencana pembelanjaan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan,
serta mencerminkan prioritas kebijakan untuk tahun berikutnya.3 Namun anggaran bukan
sekedar dokumen biasa. Anggaran adalah siklus dari serangkaian proses sepanjang tahun
yang setiap tahapnya menawarkan masyarakat sipil berbagai titik akses untuk
mempengaruhi sumberdaya, alokasi dan hasil anggaran. Dalam bagian ini kita akan
membahas tahap dan kejadian utama dalam siklus anggaran.
Siklus anggaran biasanya terdiri dari empat tahap (mengacu pada Bagan 2):4
 Penyusunan, ketika cabang eksekutif menyusun rencana anggaran;
 Penetapan, ketika anggota legislatif membahas/berdebat, mengubah dan
menyetujui rencana anggaran;
 Eksekudi, ketika pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan dalam anggaran,
dan
 Audit dan penilaian legislatif, ketika lembaga audit nasional dan legislator
menjelaskan dan menilai pembelanjaan yang telah dilakukan menurut anggaran
tersebut.

Penyusunan
Cabang eksekutif pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun anggaran. Biasanya
bagian anggaran di dalam departemen keuangan yang mengkoordinir proses ini, yaitu
dengan meminta informasi dari departemen-departemen dan mengusulkan penawaran
yang diperlukan untuk menyiasati prioritas pemerintah ke dalam total pendapatan dan
belanja anggaran. Penyusunan dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada tingkat keterlibatan setiap departemen dan banyaknya negosiasi
yang terjadi.

Penetapan
Anggaran eksekutif diajukan ke legislatif untuk dimintai pertimbangan (yang mungkin melibatkan dengar pendapat di berbagai komite) dan akhirnya disetujui. Kerangka kerja hukum negara akan menentukan jenis perubahan yang dapat dilakukan legislatif. Biasanya publik dan masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tahap ini karena memang menjanjikan akses terbesar bagi input dari warga.

Eksekusi
Eksekusi anggaran dimulai ketika pemerintah memulai pembelanjaan yang disahkan oleh
hukum. Dalam praktiknya, anggaran tidak selalu dijalankan sama persis dengan
bentuknya ketika disetujui; tingkat pendanaan dapat berubah, dan dana tidak selalu
dibelanjakan untuk tujuan yang sama dengan ketika anggaran disetujui. Seperti yang akan
dijelaskan lebih rinci nanti, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, mulai dari kondisi lapangan hingga korupsi. Ketika kesenjangan antara
pembelanjaan yang sah dengan yang ada di lapangan terlalu besar, masyarakat sipil harus
meminta penjelasan.

Audit dan Evaluasi Kinerja
Tahap terakhir dalam siklus anggaran adalah sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk
mengukur apakah sumberdaya publik telah digunakan secara efektif dan efisien.
Idealnya, pihak eksekutif melaporkan kegiatan fiskalnya ke legislatif dan publik.
Pembelanjaan juga harus ditinjau secara teratur oleh lembaga independent dan
professional, misalnya lembaga audit atau auditor negara. Hasil penemuan lembaga audit
tersebut harus diserahkan ke badan legislative yang bertanggungjawab untuk meminta
pertanggung-jawaban eksekutif atas eksekusi anggarannya.
Evaluasi dan audit memungkinkan badan legislatif menentukan bukan saja apakah
pemerintah telah mematuhi aturan anggaran, namun juga apakah sumberdaya publik telah
digunakan dengan cara sebaik-baiknya. Oleh karena itu, reformasi penganggaran modern
menekankan penyediaan informasi bagi entitas publik mengenai kinerja anggaran untuk
memperbaiki kinerja mereka.